Perkembangan
politik di berbagai negara dan perkembangan politik di negara indonesia dari
masa sesudah kemerdekaan sampai masa reformasi
Apa itu Negara Adikuasa/Superpower?
Adalah negara besar yang mampu mempengaruhi negara-negara lain dengan
kekuatan/kekuasaan yang dimilikinya. Ada beberapa faktor yang mendorong negara
adikuasa mampu mempengaruhi negara lain :
a.Faktor politik
b.Faktor ideologi
c.Faktor ekonomi
d.Faktor militer
Negara-negara kecil yang menjadi kawan atau sekutu negara adikuasa disebut
negara satelit.Negara adikuasa yang dimaksud adalah Amerika dan Uni
Sovyet.Kedua negara tersebut terus melebarkan sayapnya dengan menanamkan
pengaruhnya kepada negara-negara lain.Politik semacam ini dikenal dengan
Aliansi(politik mencari kawan).
Apa itu Perang dingin ?
Adalah ketegangan- ketegangan yang terjadi antara Amerika dan Uni Sovyet di
berbagai kawasan. Kejadian yang berhubungan dengan perang dingin diantaranya:
Perang Vietnam , Perang Korea , Perang Soviet-Afganistan , Perang sipil
Kamboja, Perang sipil Angola , Perang sipil Yunani, Krisis Kongo , Runtuhnya
Tembok Berlin, Revolusi Hongaria , Krisis Iran , Krisis misil Kuba
Bagaimana
dengan negara Indonesia?
Pengaruh polarisasi dunia bagi perkembangan di
Indonesia sebagai negara yang baru merdeka amat dirasakan.Negara kita juga
menjadi ajang perebutan pengaruh dari negara adikuasa tersebut.Hal ini dapat
dilihat dari beberapa hal pada periode waktu tertentu.
Pada masa
perang kemerdekaan(1945-1949):
Setelah Amerika,Belgia dan Australia Yang tergabung dalam KTN 1947 membantu
menyelesaikan konflik Indonesia –Belanda, maka terjadilah pemberontakan PKI
Madiun 1948 dimana tokoh-tokoh komunis banyak yang melarikan diri ke Uni
Sovyet.
Pada masa
demokrasi liberal 1950-1959 :
Pada awalnya negara kita mencari dukungan ke barat untuk menyelesaikan masalah
Irian(terutama masa kabinet Sukiman),Sistem ekonomi yang diterapkan juga terpengaruh
sistem liberal.Percobaan sistem ini berujung pada instabilitas politik sehingga
Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 dan kita memasuki sistem
baru.
Pada masa
demokrasi terpimpin(1959-1965) :
Kegagalan sistem liberal mendorong sikap anti kolonialisme dan anti barat
(Amerika dkk) dan mendorong Indonesia lebih dekat dengan negara sosialis
komunis/blok timur(Uni Sovyet dkk).Pada masa ini persaingan Blok Barat dan Blok
Timur mencapai puncak nya. Pemerintah Indonesia memainkan peran dengan merintis
berdirinya gerakan non blok (GNB) tahun 1961 pertama kali KTT diselenggarakan
di Beograd.Namun demikian dilain sisi terutama dalam perebutan Irian Barat
persenjataan kita dibantu oleh Uni Sovyet.Selesai masalah Irian Barat tahun
1963 selesai tak lama kemudian meletuslah G.30 S PKI 1965.
Periode Orde
Baru 1966-1998 :
Penegasan politik luar negeri bebas –aktif agaknya mengurangi pengaruh kedua
blok dimana kita menciptakan stabilitas kawasan Asia Tenggara dan merintis
berdirinya ASEAN tahun 1968.
Didalam membangun perekonomian kita minta bantuan IMF yang cenderung didominir
oleh negara-negara Barat.Hal ini kadang berakibat kebijakan makro ekonomi kita
juga mendapat tekanan dari IMF tadi.Kondisi ini berlangsung terus hingga Orde
Baru runtuh karena krisis yang dipicu oleh masalah ekonomi ini terutama tahun
1998.
Strategi Dan Pembangunan Nasional
Indonesia Dari Masa Sesudah Kemerdekaan Sampai Reformasi
Dari Masa Indonesia belum Merdeka dan setelah
Merdeka, Mempunyai Visi dan Misi..
Visi Misi Dan Strategi Pembangunan Nasional yaitu:
Visi:
Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang aman, bersatu, rukun
dan damai;
Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang menjunjung tinggi
hukum, kesetaraan dan hak azasi manusia; serta
Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan kehidupan
yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang
berkelanjutan.
Misi:
Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai;
Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta
Mewujudkan Indonesia yang sejahtera.
Strategi
pokok yang ditempuh
Strategi Penataan Kembali Indonesia yang diarahkan untuk menyelamatkan system
ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan
consensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang meliputi Pancasila; Undang-Undang Dasar 1945 (terutama Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945); tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhineka
Tunggal Ika;
Strategi Pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia
disegala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat
dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.
1.
Jelaskan pengertian politik, unsur-unsur politik dan segala hal yang berkaitan
dengan politik!!!
"PENGERTIAN POLITIK"
Kata Politik secara
etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis,
berarti kesatuan masyarakatyang berdiri sendiri, yaitu negara. Politik
(etimologis) adalah segala sesuatu yag berkaitan dengan urusan yang menyangkut
kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara).
Dalam bahasa
Indonesia, Secara umum politik mempunyai dua arti, yaitu politik dalam
arti kepentingan umum (politics) dan politik dalam arti kebijakan (policy).
Politik dalam arti politics adalah rangkaian asas/prinsip, keadaan, jalan, cara
atau alat yag akan digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan politik dalam
arti policy adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dapat menjamin
terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita yang
dikehendaki. Policy merupakan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah
tersebut sebaik-baiknya.Politics dan policy mempunyai hubungan yang erat dan
timbal balik.
Dapat disimpulkan
bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut proses penentuan
tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan itu,
pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai seleksi antara beberapa
alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah
ditentukan. Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum
(public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari
sumber-sumber yang ada.
Politik secara umum
menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan
tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang
menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada.
Dengan demikian,
politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan,
pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber
daya.
a. Negara
b. Kekuasaaan
c. Pengambilan
Keputusan
d. Kebijakan Umum
e. Distribusi
"UNSUR-UNSUR
POLITIK DAN HAL –HAL YANG BERKAITAN DENGAN POLITIK"
Partai dan Golongan Hubungan
Internasional Dalam
bentuk klasiknya hubungan internasional adalah hubungan antar negara, namun
dalam perkembangan konsep ini bergeser untuk mencakup semua interaksi yang berlangsung
lintas batas negara. Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional diperankan
hanya oleh para diplomat (dan mata-mata) selain tentara dalam medan peperangan.
Sedangkan dalam konsep baru hubungan internasional, berbagai organisasi
internasional, perusahaan, organisasi nirlaba, bahkan perorangan bisa menjadi
aktor yang berperan penting dalam politik internasional.
Peran
perusahaan multinasional seperti Monsanto dalam WTO (World Trade
Organization/Organisasi Perdagangan Dunia) misalnya mungkin jauh lebih besar
dari peran Republik Indonesia. Transparancy International laporan indeks
persepsi korupsi-nya di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar.
Persatuan
Bangsa Bangsa atau PBB merupakan organisasi internasional terpenting, karena
hampir seluruh negara di dunia menjadi anggotanya. Dalam periode perang dingin
PBB harus mencerminkan realitas politik bipolar sehingga sering tidak bisa
membuat keputusan efektif, setelah berakhirnya perang dingin dan realitas
politik cenderung menjadi unipolar dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan
Hiper Power, PBB menjadi relatif lebih efektif untuk melegitimasi suatu
tindakan internasional sebagai tindakan multilateral dan bukan tindakan
unilateral atau sepihak. Upaya AS untuk mendapatkan dukungan atas inisiatifnya
menyerbu Irak dengan melibatkan PBB, merupakan bukti diperlukannya legitimasi
multilateralisme yang dilakukan lewat PBB.
Untuk
mengatasi berbagai konflik bersenjata yang kerap meletus dengan cepat di
berbagai belahan dunia misalnya, saat ini sudah ada usulan untuk membuat
pasukan perdamaian dunia (peace keeping force) yang bersifat tetap dan berada
di bawah komando PBB. Hal ini diharapkan bisa mempercepat reaksi PBB dalam
mengatasi berbagai konflik bersenjata. Saat misalnya PBB telah memiliki semacam
polisi tetap yang setiap saat bisa dikerahkan oleh Sekertaris Jendral PBB untuk
beroperasi di daerah operasi PBB. Polisi PBB ini yang menjadi Civpol (Civilian
Police/polisi sipil) pertama saat Timor Timur lepas dari Republik Indonesia.
Hubungan
internasional telah bergeser jauh dari dunia eksklusif para diplomat dengan
segala protokol dan keteraturannya, ke arah kerumitan dengan kemungkinan setiap
orang bisa menjadi aktor dan mempengaruhi jalannya politik baik di tingkat
global maupun lokal. Pada sisi lain juga terlihat kemungkinan munculnya
pemerintahan dunia dalam bentuk PBB, yang mengarahkan pada keteraturan suatu
Negara.
Masyarakat
adalah sekumpulan orang orang yang mendiami wilayah suatu
negara.
Kekuasaan
Dalam
teori politik menunjuk pada kemampuan untuk membuat orang lain melakukan
sesuatu yang tidak dikehendakinya. Max Weber menuliskan adanya tiga sumber
kekuasaan: pertama dari perundangundangan yakni kewenangan; kedua, dari
kekerasan seperti penguasaan senjata; ketiga, dari karisma.
Negara
negara merupakan suatu kawasan teritorial yang didalamnya
terdapat sejumlah penduduk yang mendiaminya, dan memiliki kedaulatan untuk
menjalankan pemerintahan, dan keberadaannya diakui oleh negara lain. ketentuan
yang tersebut diatas merupakan syarat berdirinya suatu negara menurut
konferensi Montevideo pada tahun 1933.
Tokoh-tokoh politikPemikir-pemikir politikMancanegara
Tokoh tokoh pemikir Ilmu Politik dari kalangan teoris klasik,
modern maupun kontempoter antara lain adalah: Aristoteles, Adam Smith, Cicero,
Friedrich Engels, Immanuel Kant, John Locke, Karl Marx, Lenin, Martin Luther,
Max Weber, Nicolo Machiavelli, Rousseau, Samuel P Huntington, Thomas Hobbes,
Antonio Gramsci, Harold Crouch, Douglas E Ramage.
Indonesia
Beberapa tokoh pemikir dan penulis materi Ilmu
Politik dan Hubungan Internasional dari Indonesia adalah: Miriam Budiharjo,
Salim Said dan Ramlan Surbakti.
2.
Jelaskan pengertian strategi dan tingkatan pengambil keputusan dalam
pemerintahan Negara Indonesia!!!
"Pengertian
Strategi"
Strategi berasal
dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general”
atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von
Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang
penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu
sendiri merupakan kelanjutan dari politik.
Dalam pengertian
umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau pencapaian
tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral
atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.
Politik dan
Strategi Nasional
Politik nasional
diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu
cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah
asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan,
pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan
nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah
cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang
ditetapkan oleh politik nasional.
Dasar Pemikiran
Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Penyusunan politik
dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam
sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945,
Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.
1. Dalam
perkembangannya istilah strategi condong ke militer sehingga ada tiga
pengertian strategi :
a. Strategi militer yang sering disebut sebagai strategi murni yaitu penggunaan
kekauatan militer untuk tujuan perang militer
b. Strategi besar (grand strategy) yaitu suatu strategi yang mencakup strategi
militer dan strategi nonmiliter sebagai usaha dalam pencapaian tujuan perang
c. Strategi nasional yaitu strategi yang mencakup strategi besar dan di
orientasikan pada upaya optimlaisasi pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan
bangsa
2. Indonesia menuangkan politik nasionalnya dalam bentuk GBHN karena GBHN yang
merupakan kepanjangan dari Garis-garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara
tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan
kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu di tetapkan oleh MPR untuk lima
tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
3. Agar perencanaan
pelaksanaan politik dan strategi dapat berjalan dengan baik maka harus
dirumuskan dan dilakukan pemikiran-pemikiran strategis yang akan digunakan.
Pemikiran strategis adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi
perkembangan keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi bahkan mengganggu
pelaksanaan strategi nasional, umumnya dilakukan Telaah Strategi atau suatu
kajian terhadap pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan dengan selalu
memperhatikan berbagai kecenderungan. Juga dilakukan Perkiraan Strategi yaitu
suatu analisis terhadap berbagai kemungkinan perkembangan keadaan dan
lingkungan, pengembangan sasaran alternatif, cara bertindak yang ditempuh,
analisis kemampuanh yang dimiliki dan pengaruhnya, serta batas waktu berlakunya
penilaian terhadap pelaksanaan strategi.
4. Wawasan strategi
harus mengacu pada tiga hal penting, di antaranya adalah :
Melihat jauh ke depan; pencapaian kondisi yang lebih baik di masa mendatang.
Itulah alasan mengapa kita harus mampu mendahului dan mengestimasi permasalahan
yang akan timbul, mampu membuat desain yang tepat, dan menggunakan teknologi
masa depan
Terpadu komprehensif integral; strategi dijadikan kajian dari konsep yang
mencakup permasalahan yang memerlukan pemecahan secara utuh menyeluruh. Gran
strategy dilaksanakan melalui bidang ilmu politik, sosial budaya, pertahanan
dan keamanan, baik lintas sektor maupun lintas disiplin
Memperhatikan dimensi ruang dan waktu; pendekatan ruang dilakukan karena
strategi akan berhasil bila didukung oleh lingkungan sosial budaya dimana
strategi dan manajemen tersebut di operasionalkan, sedangkan pendekatan waktu
sangat fluktuatif terhadap perubahan dan ketidakpastian kondisi yang berkembang
sehingga strategi tersebut dapat bersifat temporer dan kontemporer
5. Dalam
ketatanegaraan Indonesia, unsur-unsur uatama sistem keamanan nasional adalah
sebagai berikut :
Negara sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai hak dan peranan terhadap
pemilikan, pengaturan, dan pelayanan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan
cita-cita bangsa
Bangsa Indonesia sebagai pemilik negara berperan untuk menentukan sistem nilai
dan arah/ kebijaksanaan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi
penyelenggaraan fungsi-fungsi negara
Pemerintah sebagai unsur manajer atau penguasa berperan dalam penyelenggaraan
fungsi-fungsi pemerintahan umum dan pembangunan ke arah cita-cita bangsa dan
kelangsungan serta pertumbuhan negara
Masyarakat sebagai unsur penunjang dan pemakai berperan sebagai kontributor,
penerima, dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi
pemerintahan
Dilihat secara strukutural, unsur-unsur utama sistem keamanan nasional tersusun
atas empat tatanan yaitu : tata kehidupan masyarakat (TKM), tata politik
nasional (TPN), tata administrasi negara (TAN), dan tata laksana pemerintahan
(TLP). TKM dan TPN merupakan tatanan luar (outer setting), sedangkan TAN dan
TLP merupakan tatanan dalam (inner setting) dari sistem keamanan nasional.
Secara proses, sistem keamanan nasional berpusat pada suatu rangkaian tata
pengambilan keputusan berwenang (TPKB) yang terjadi pada tatanan dalam (TAN dan
TLP). Untuk penyelenggaraan TPKB diperlukan proses arus masuk yang dimulai dari
TKM lewat TPN. Aspirasi dari TKM yang berintikan kepentingan rakyat dapat
berasal dari rakyat (individu/ormas), parpol, kelompok penekan, organisasi
kepentingan, dan pers. Rangkaian kegiatan dalam TPKB menghasilkan berbagai
keputusan yang tehimpun dalam proses arus keluar berupa berbagai kebijakan yang
dituangkan ke dalam berbagai bentuk peraturan perundngan sesuai dengan sifat
permasalahan dan klasifikasi kebijakan serta instansi atau pejabat yang
mengeluarkan, selanjutnya di salurkan ke TPN dan TKM.
6. Mekanisme
penyususunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik
diatur oleh Presiden/ Mandatris MPR. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden
dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang
merupakan badan koordinatif, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi, Dewan Pertahanan
Keamanan Nasional,dll. Selanjutnya proses penyusunan politik dan strategi
nasional ditingkat ini dilakukan setelah presiden menerima GBHN, kemudian
menyusun program kabinet dan memilih para menteri yang akan melaksanakan
program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi
yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Jika politik
nasional ditetapkan oleh Presiden/Mandataris MPR, maka strategi nasional
dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen
sesuai dengan bidangnya atas petunjuk presiden.
Di tingkat infrastruktur, penyusunan politik dan strategi nasional merupakan
sasaran yang hendak dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan
strategi nasional yang meliputi bidang hukum, politik, sosial budaya, dan
pertahanan keamanan. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, maka
penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan
pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan apa yang
menjadi keinginan rakyat Indonesia sebagai sasaran sektoralnya. Peranan
masyarakat dalam turut mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang
telah ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris
sangat besar.
7. Lahirnya UU
Nomor 22 Tahun 1999 sebagai salah satu wujud politik dan strategi nasional,
telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi luas
kepada daerah kabupaten/kota, dan otonomi terbatas kepada daerah provinsi.
Sebagai konsekuensinya, maka kewenangan pemerintah pusat dibatasi. Lahirnya UU
Nomor 22 Tahun 1999 secara legal formal menggantikan dua UU sebelumnya, yaitu
UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan UU Nomor 5
tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
8. Sesuai dengan UU
Nomor 25 Tahun 1999 bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah
diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung
dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan
keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian
kewenangan atau money follows function. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan
antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga
kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai
dari sumber-sumber penerimaan yang ada.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan
berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan. Pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD;
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas
dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN; pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dilakukan atas beban anggaran
tingkat pemerintahan yang menugaskan.
"Tingkatan pengambil keputusan dalam pemerintahan Negara
Indonesia"
Sejalan
dengan keharusan membentuk Pemerintahan daerah dalam system admnistarasi Negara
Indonesia maka sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai sekarang Negara
Indonesia telah mengeluarkan Undang- Undang tentang pemerintahan daerah:
Undang- undang No.22 tahun 1948, Unsdang-undang no 1 Tahun 1957, Undang-Undang
No 18 Tahun 1965, Undang-Undang No. 4 Tahun 1974, Undang-Undang No. 22 Tahun
1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Melalui undang-undang tersebut bangsa
Indonesia menyelenggarakan. pemerintahan daerah dalam system admnistrasi
pemerintahannya. Sentralisasi, dekonsentrasi dan desentralisasi adalah
konsep-konsep yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam organisasi
termasuk dalam organisasi Negara. Menurut M. Faltas, terdapat dua katergori
dalam pengambilan keputusan;
1).
Keputusan politik / political authority yaitu decisions that are allocative,
the commit public funds, the coercive power of governmental regulation and
other public values, to authoritatively chosen ends dan
2).
Keputusan administratip / administrative authority yaitu decision of
implementation about now and where resources have to be used, who whould
qualify for services resulting from the allocation and whether the allocated
resources have been properly used.
Berkenaan
dengan pengertian tersebut maka keputusan politik sering disebut juga dengan
keputusan alokasi sedangkan keputusan administratip sering pula disebut dengan
keputusan pelaksanaan.
Dua
jenis pengambilan keputusan tersebut dalam struktur organisasi dapat
bervariasi:
1)
Keputusan alokasi dan keputusan pelaksanaan dilakukan pada puncak hirarki
secara terpusat. Inilah yang disebut dengan desentralisasi penuh.
2)
Keputusan alokasi diambil pada puncak organisasi sedangkan keputusan pelaksanan
dilakukan pada jenjang-jenjang yang lebih rendah. Inilah yang disebut dengan
dekonsentrasi.
3)
Keputusan alokasi dan keputusan pelaksanan semuanya diserahkan sepenuhnya pada
jenjang-jenjang organisasi yang lebih rendah. Inilah yang disebut dengan
desentralisasi.
Jelaskan
strategi dan pembangunan nasional indonesia dari masa sesudah kemerdekaan
sampai reformasi
Pembangunan Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang
meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa, dan negara untuk melaksanakan
tugas sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang dasar 1945, yaitu
“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia memajukan
kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban
dinia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
Negara”.
Berbagai macam prospek pembangunan telah dilakukan
dari Orde Lama, Orde Baru hingga masa Reforasi untuk terus mendorong
kesejahtraan dan kemajuan bangsa kea rah yang lebih baik, dalam hal ini
pembangunan nasional juga harus dimulai dari,oleh, dan untuk rakyat,
dilaksanakan diberbagai aspek kehidupan bangsa yang meliputi politik, ekonomi,
sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan.
Pembangunan nasional pada dasarnya sangat membutuhkan
kesinergian antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama
dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing,
serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan
pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi, saling melengkapi dalam
memajukan masyarakat dan nasional pada umumnya.
Sejarah Perencanaan Pembangunan
Indonesia
1. Orde Lama
Pada era Orde Lama, masa pemerintahan presiden
Soekarno antara tahun 1959-1967, pembangunan dicanangkan oleh MPR Sementara
(MPRS) yang menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan
nasional.
Sekitar tahun 1960 sampai 1965 proses sistem
perencanaan pembangunan mulai tersndat-sendat dengan kondisi politik yang masih
sangat labil telah menyebabkan tidak cukupnya perhatian diberikan pada upaya
pembangunan untuk memperbaiki kesejahtraan rakyat.
Pada masa ini perekonomian Indonesia berada pada titik
yang paling suram. Persediaan beras menipis sementara pemerintah tidak memiliki
kemampuan untuk mengimpor beras serta memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Harga
barang membubung tinggi, yang tercermin dari laju inflasi yang samapai 650
persen ditahun 1966. keadaan plitik tidak menentu dan terus menerus bergejolak
sehingga proses pembangunan Indonesia kembali terabaikan sampai akhirnya muncul
gerakan pemberontak G-30-S/PKI, dan berakir dengan tumbangnya kekuasaan
presiden Soekarno.
2. Orde Baru
Peristiwa yang lazim disebut Gerakan 30
September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) menandai pergantian orde dari
Orde Lama ke Orde Baru. Pada tanggal 1 Maret 1966 Presiden Soekarno dituntut
untuk menandatangani sebuah surat yang memerintahkan pada Jenderal Soeharto
untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk keselamatan negara dan
melindungi Soekarno sebagai Presiden. Surat yang kemudian dikenal dengan
sebutan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) itu diartikan sebagai media
pemberian wewenang kepada Soeharto secara penuh.
Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan
stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas
nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus
nasional.
Pada era Orde Baru ini, pemerintahan Soeharto menegaskan
bahwa kerdaulatan dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan
berkepribadian dalam bidang sosial budaya. Tekad ini tidak akan bisa terwujud
tanpa melakukan upaya-upaya restrukturisasi di bidang politik (menegakkan
kedaulatan rakyat, menghapus feodalisme, menjaga keutuhan teritorial Indonesia
serta melaksanakan politik bebas aktif), restrukturisasi di bidang ekonomi
(menghilangkan ketimpangan ekonomi peninggalan sistem ekonomi kolonial,
menghindarkan neokapitalisme dan neokolonialisme dalam wujudnya yang canggih,
menegakkan sistem ekonomi berdikari tanpa mengingkari interdependensi global)
dan restrukturisasi sosial budaya (nation and character building, berdasar
Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila serta menghapuskan budaya inlander).
Pada masa ini juga proses pembangunan nasional terus
digarap untuk dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan menciptakan lapangan
kerja. Pendapatan perkapita juga meningkata dibandingkan dengan masa orde lama.
Kebijakan Ekonomi Dalam Pembangunan
1. Orde Lama
Masa pemerintahan Soekarno kebijakan ekonomi
pembangunan masih sangat labil, yang didera oleh berbagai persoalan antaranya
pergejolakankan politik yang belum kondusif dan juga system pemerintahan yang
belum baik, sehingga berdampak pada proses pengambilan kebijakan.
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
- Keadaan
ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain
disebabkan oleh :
Ø
Inflasi yang
sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara
tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI
menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De
Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan
Jepang.
Ø
Adanya blokade
ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan
luar negeri RI.
Ø
Kas negara
kosong.
Ø
Eksploitasi
besar-besaran di masa penjajahan.
- Usaha-usaha
yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
Ø
Program
Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan
persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
Ø
Upaya
menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan
perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan
tujuan ke Singapura dan Malaysia.
Ø
Pembentukan
Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.
2. Orde Baru
Pada masa Orde Baru, pemerintah menjalankan kebijakan
yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun. Dikarenakan
pada masa itu pemerintah sukses menghadirkan suatu stablilitas politik sehingga
mendukung terjadinya stabilitas ekonomi. Karena hal itulah maka pemerintah
jarang sekali melakukan perubahan-perubahan kebijakan terutama dalam hal
anggaran negara.
Pada masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan ekonominya
berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung
oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut
dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan Trilogi
Pembangungan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan
pemerataan pembangunan.
Hal ini berhasil karena selama lebih dari 30 tahun,
pemerintahan mengalami stabilitas politik sehingga menunjang stabilitas
ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa itu dituangkan pada Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), yang pada akhirnya selalu
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi APBN.
APBN pada masa pemerintahan Orde Baru, disusun
berdasarkan asumsi-asumsi perhitungan dasar. Yaitu laju pertumbuhan ekonomi,
tingkat inflasi, harga ekspor minyak mentah Indonesia, serta nilai tukar rupiah
terhadap dollar Amerika. Asumsi-asumsi dasar tersebut dijadikan sebagai ukuran
fundamental ekonomi nasional. Padahal sesungguhnya, fundamental ekonomi
nasional tidak didasarkan pada perhitungan hal-hal makro. Akan tetapi, lebih
kearah yang bersifat mikro-ekonomi. Misalnya, masalah-masalah dalam dunia
usaha, tingkat resiko yang tinggi, hingga penerapan dunia swasta dan BUMN yang
baik dan bersih. Oleh karena itu pemerintah selalu dihadapkan pada kritikan
yang menyatakan bahwa penetapan asumsi APBN tersebut tidaklah realistis sesuai
keadaan yang terjadi.
Format APBN pada masa Orde Baru dibedakan dalam
penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan terdiri dari penerimaan rutin dan
penerimaan pembangunan serta pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan
pengeluaran pembangunan. Sirkulasi anggaran dimulai pada 1 April dan berakhir
pada 31 Maret tahun berikutnya. Kebijakan yang disebut tahun fiskal ini
diterapkan seseuai dengan masa panen petani, sehingga menimbulkan kesan bahwa
kebijakan ekonomi nasional memperhatikan petani.
APBN pada masa itu diberlakukan atas dasar kebijakan
prinsip berimbang, yaitu anggaran penerimaan yang disesuaikan dengan anggaran
pengeluaran sehingga terdapat jumlah yang sama antara penerimaan dan
pengeluaran. Hal perimbangan tersebut sebetulnya sangat tidak mungkin, karena
pada masa itu pinjaman luar negeri selalu mengalir. Pinjaman-pinjaman luar
negeri inilah yang digunakan pemerintah untuk menutup anggaran yang defisit.
